Kasus Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara. Jakarta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa yang berjalan dalam dimensi waktu yang lama (2003 –. 2011)
Pengertian Pantai Adalah : Manfaat, Ciri-Ciri, dan Contoh Mar 04, 2020 · Pantai terdiri atas pantai landai dan pantai curam. Pantai landai yaitu pesisir ataupun tepi laut yang daratannya menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Pantai landai umumnya ada di pantai-pantai utara Pulau Jawa seperti misalnya Pantai Ancol dan Binaria di Jakarta. PERPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA … KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA Oleh: Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.1 1. Judicial Control oleh PTUN. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pulau G, Pulau F, Pulau I dan Pulau K saat ini dalam proses persidangan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tingkat pertama, PTUN KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN ... - Bappeda DKI … Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI …
KONFLIK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN REKLAMASI … Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Jakarta batasan tentang reklamasi pantai utara dan kawasan pantai utara, yaitu : a. Reklamasi Pantai Utara adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta; b. Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah sebagian wilayah administrasi Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PENGELOLAAN TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 diatur mengenai pengelolaan tanah hasil reklamasi dan
Sejarah reklamasi pantai Jakarta tak lepas dari proyek pembangunan Waduk Pluit di Jakarta Utara, pada awal dekade 1970-an. Tanah galian waduk tersebut dibuang ke laut yang tak jauh dari lokasi. Saat itu belum ada rencana membangun pulau buatan di Jakarta. (Baca: Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi Kenalkan Proyek Garuda) KONFLIK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN REKLAMASI … Kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1995 dengan terbitnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam implementasinya bermasalah. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Jakarta batasan tentang reklamasi pantai utara dan kawasan pantai utara, yaitu : a. Reklamasi Pantai Utara adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta; b. Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah sebagian wilayah administrasi Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal
PDF | Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah penyelesaian konflik kasus Reklamasi yang terjadi di teluk Jakarta. Analisis Kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta dari Sudut Pandang (PDF) Analisis Reklamasi Teluk Jakarta Utara Terhadap ... author by HASNIAR paper pre_graduate WSBM (Wawasan Sosial Budaya Maritim) Universitas Hasanuddin WSBM 16 - 2016/2017 Reklamasi Pantai Jakarta: Pengembang, Gubernur atau ... Reklamasi Pantai Jakarta: Pengembang, Gubernur atau Penjahat Lingkungan? reklamasi pulau utara jakarta. SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pembangunan reklamasi pantai dan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan di Ibukota Jakarta yang didasarkan pada kepentingan ekonomis semata, menurut Sekertaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perkotaan Jakarta (Jakarta Urban Coalition) Ubaidillah, pada … Dokumen AMDAL Reklamasi Pulau - Dinas LH DKI Jakarta
PERPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA …
